Kamis, 19 Oktober 2017

Ratusan nelayan mengungsi ke Sekretariat KKJB Mimika

id Ratusan nelayan mengungsi ke Sekretariat KKJB Mimika, Papua
Ratusan nelayan mengungsi ke Sekretariat KKJB Mimika
Aksi anarkis nelayan di Pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (9/8). (Foto: Istimewa/Pendam XVII/Cenderawasih)
Sekitar 15 orang lagi masih berada di PPI Paumako. Kami tidak bisa jemput mereka karena situasinya belum benar-benar kondusif
Timika (Antara Papua) - Sebanyak 248 nelayan non-Papua yang selama ini bermukim di sekitar kawasan Pelabuhan Paumako Timika, sejak Rabu (9/8) malam mengungsi ke Sekretariat Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB) Kabupaten Mimika yang beralamat di Jalan Budi Utomo ujung, Kelurahan Kamoro Jaya.

Ketua KKJB Mimika Pardjono di Timika, Jumat, mengatakan aksi pengungsian besar-besaran nelayan asal Pulau Jawa, Maluku, Sulawesi dan Sumatera itu merupakan imbas dari adanya penyerangan oleh kelompok nelayan lokal pada Rabu (9/8) petang.

Kedua kelompok nelayan itu terlibat bentrokan sengit yang bermula dari masalah perebutan lahan pencarian ikan di wilayah perairan Mimika.

Bentrok antardua kelompok nelayan tersebut berujung pada meninggalnya salah seorang nelayan lokal bernama Theo Cikatem akibat terkena peluru aparat.

Pardjono mengatakan ratusan nelayan non-Papua itu dievakuasi dari Pelabuhan Paumako ke Sekretariat KKJB Mimika oleh aparat TNI. Hingga sekarang, masih ada nelayan non-Papua yang belum dievakuasi dari Pelabuhan Paumako dan bertahan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pamako.

"Sekitar 15 orang lagi masih berada di PPI Paumako. Kami tidak bisa jemput mereka karena situasinya belum benar-benar kondusif," kata Pardjono.

Para nelayan non-Papua yang mengungsi di Sekratariat KKJB mengaku sejak 2015 mereka harus membayar upeti Rp100 ribu per bulan kepada oknum pengurus RT di kawasan Pelabuhan Paumako agar mengamankan keberadaan barang milik mereka.

Kasus tersebut terungkap saat pertemuan dengan enam kepala kampung pemilik hak ulayat atas kawasan Pelabuhan Paumako.

Para kepala kampung keberatan dengan adanya praktik pungli yang dilakukan oknum petugas RT Paumako berinisial AC sehingga meminta para nelayan agar tidak lagi menyetor upeti kepada yang bersangkutan.

"Sudah ada kesepakatan dengan enam kepala kampung bahwa setiap kapal wajib menyetor Rp300 ribu kepada kepala kampung, bukan lagi kepada AC. Mungkin karena jengkel, dia (AC) memprovokasi warganya sehingga terjadilah bentrok dengan nelayan non-Papua," tutur Pardjono. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga