Minggu, 22 Oktober 2017

Papua gelar lokakarya aplikasi perencanaan keuangan elektronik

id Papua gelar lokakarya aplikasi perencanaan keuangan elektronik
Papua gelar lokakarya aplikasi perencanaan keuangan elektronik
Lokakarya aplikasi perencanaan keuangan berbasis elektronik bagi 20 kabupaten Provinsi Papua yang digelar pada 3-5 Oktober 2017 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)
Lokakarya ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman langsung terkait pengelolaan keuangan yang berbasis elektronik.
Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar lokakarya aplikasi perencanaan keuangan berbasis elektronik untuk meningkatkan pengembangan sistem informasi manajemen pemerintah.

Lokakarya yang dilaksanakan di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pada 3-5 Oktober 2017 ini ditujukan bagi 20 kabupaten di Provinsi Papua kaitannya dengan penerapan e-government di lingkungan pemerintahan setempat.

Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, mengatakan lokakarya ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman langsung terkait pengelolaan keuangan yang berbasis elektronik.

"Kami mengharapkan kabupaten/kota dapat meningkatkan pengembangan informasi manajemen pemerintah khususnya di bidang keuangan sehingga akurasi, efisiensi, efektivitas, kejelasan pertanggungjawaban, pengawasan dan evaluasi internal, transparansi, akuntabilitas akan terbangun lebih baik," katanya.

Menurut Elysa, sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik kini sedang dikembangkan dan dirancang untuk membangun suatu tata kelola keuangan yang lebih terencana, transparan dan terintegritasi.

"Hal ini menjadi penting karena di satu sisi hampir dipastikan pelaksanaan tata kelola pemerintah termasuk pengelolaan keuangan lebih menekankan pada penggunaan informasi teknologi dan sisi lainnya didasarkan pada kondisi riil yang terjadi kini," ujarnya.

Dia menambahkan kondisi riil ini antara lain fenomena penyalahgunaan keuangan termasuk di daerah akibat tata kelolanya yang relatif masih menggunakan sistem manual dan belum menekankan pada sistem transparansi serta keterbukaan.

"Dengan sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik ini maka kekhawatiran akan fenomena tersebut sebisa mungkin dapat dihindari sehingga anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," katanya lagi.(*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga