Minggu, 22 Oktober 2017

Perekaman e-KTP di Papua baru 30 persen

id Perekaman e-KTP di Papua baru 30 persen, Pemprov
Perekaman e-KTP di Papua baru 30 persen
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura pada Jumat (13/10) (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)
Aksi jemput bola ini dengan mengumpulkan masyarakat di desa bahkan di kecamatan, di mana petugasnya silahkan mendatangi masyarakatnya
Jayapura (Antara Papua) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Provinsi Papua baru mencapai 30 persen, sedangkan untuk tingkat nasional sudah 95 persen.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh di Jayapura, Jumat, mengatakan untuk mempercepat perekaman, Kemendagri menginstruksikan semua kepala Disdukcapil seluruh Papua untuk lebih aktif melakukan sistem "jemput bola".

"Aksi jemput bola ini dengan mengumpulkan masyarakat di desa bahkan di kecamatan, di mana petugasnya silahkan mendatangi masyarakatnya," katanya.

Menurut Zudan, selain itu, aparat Disdukcapil di daerah pun harus menjemput bola dengan mendatangi distrik-distrik dan kampung-kampung, kemudian mendatangi juga sekolah-sekolah, masjid dan gereja untuk melakukan perekaman.

"Bahkan kami juga meminta untuk diupayakan pada Sabtu dan Minggu kantornya buka, karena masyarakat yang libur di hari tersebut sehingga akan mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Dia menuturkan hal tersebut yang tengah didorong dan harus diutamakan, di mana para kepala Disdukcapil fokus di tiga bulan terakhir untuk terus melakukan aktivitas secara lebih intensif.

"Kendala yang selama ini dihadapi provinsi tertimur Indonesia menurut saya ada dua yakni pertama masyarakatnya yang enggan dan kedua aparaturnya harus lebih turun lebih intensif," katanya lagi.

Dia menambahkan jadi di dalam sistem itu, jika masyarakatnya tidak datang maka tidak bisa memaksa sehingga menyebabkan targetnya tidak bisa secepat yang lain, tidak hanya itu kalau masyarakatnya aktif pemerintah daerahnya juga harus aktif. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga